Pertambangan Pacitan, Izin Sesat Bupati, Merusak Lingkungan Tanpa Henti

Pertambangan Pacitan, Izin Sesat Bupati, Merusak Lingkungan Tanpa Henti

9

Pertambangan Pacitan, Izin Sesat Bupati, Merusak Lingkungan Tanpa Henti

PT Dragon Fly Minerals Industries (DFMI) dan PT Gemilang Limpah Internusa (GLI) dan pemerintah kabupaten Pacitan akhir-akhir ini menjadi sorotan hingga ke jakarta. Bahkan hingga sekelas Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Kemen LH) mengirimkan surat peringatan kepada dinas lingkungan hidup Pacitan terkait keberadaan aktivitas pertambangan yang dilakukan dua perusahaan ini. Surat Kemeneg LH ini juga ditembuskan pada Wahana Lingkungan Hidup – WALHI yang selama ini aktif melakukan pendampingan pada masyarakat korban pertambangan di Pacitan dan penelitian terkait dampak yang ditimbulkan pada lingkungan.

Kedua perusahaan yang masih satu grup ini berada dalam naungan bendera Dragon Fly Investment, sebuah perusahaan investasi dari negeri China yang bergerak dalam beberapa bidang, dari pertambangan hingga perikanan. Ini dapat dilihat di website resmi mereka :

http://www.dragonflyinvest.com/en/index.htm

Bahkan di website tersebut, terpampang gambar Bupati Sujono yang sudah meneken kontrak kerjasama dalam bidang perikanan. (lihat di http://www.dragonflyinvest.com/en/wen/index.htm)

Khususnya aktivitas pertambangan, Bupati Pacitan Sujono sudah memberikan izin operasi pada kedua perusahaan ini. Untuk GLI, diberi izin ekspolitasi dan eksplorasi bahan tambang dengan izin resmi berupa bahan Tembaga (Cu) dan Zinc (Zn). Sedangkan DFMI merupakan perusahaan pengolah bahan tambang dari GLI.


Proses Perizinan Yang Tidak Wajar

Urutan Perizinan Menyalahi Kaidah Baku

Adanya surat kuasa eksploitasi bernomor 188.45/177/408.21/2008, tanggal 21 Mei 2008 dan kuasa eksplorasi bernomor 188.45/283/408.21/2008, tanggal 17 Oktober 2008 yang keduanya sudah diteken bupati meski analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum keluar.

Bupati Sujono ketika menandatangani

perjanjian kerjasama dengan Dragon Fly di China (rep. Dragon Fly Invest)

Padahal, sebagaimana regulasi pertambangan, tahapan perizinan dimulai dengan Amdal. Bila analisa dampak lingkungan menyebutkan tidak ada masalah, izin eksplorasi bisa diajukan. Dan dari hasil eksplorasi ini biasanya baru diketahui layak tidaknya pertambangan dilanjutkan dalam skala bisnis untuk dieksploitasi yang tentunya perizinannya dengan judul kuasa eksploitasi.

Yang terjadi di Pacitan, adalah sebaliknya. Kuasa Eksploitasi terbit beberapa bulan lebih awal dibandingkan eksplorasi. Dan kabarnya Izin Amdal baru diurus pada tahun 2010 ini. Jadi, secara legal formal usaha pertambangan yang dilakukan GLI ini sudah menyalahi prosedur dan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia.

Bupati Sujono (rep. DragonFlyInvest)

Perizinan yang dilakukan di tahun 2008 pun sudah lebih telat dibandingkan dengan aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan sejak 2007 silam. Jadi di sini perizinan hanya digunakan sebagai tameng atau kedok belaka, demi menghindari tuntutan lebih luas dari masyarakat.

Luas Lahan dan Metode Pertambangan yang Tidak Sesuai

Selain dari urutan perizinan, GLI juga sudah menyalahi luasan yang diajukan. Dari pengajuan di Kluwih Tulakan (koordinat lokasi  111°18’19.50″BT 8°12’13.20″LS), hanya 2.33 hektar dengan sistem pertambangan terbuka / open pit mining dan digali menggunakan alat-alat manual tradisional sebagaimana yang disebutkan seperti cangkul, pacal, linggis, dan palu. Namun pada pelaksanaanya, sistem pertambangan yang digunakan adalah sistem terowongan lengkap dengan lori dan digunakannya bahan peledak untuk memperoleh bahan tambangnya. Sebagaimana lazim diketahui, penggunaan bahan peledak untuk aktivitas apapun, pasti sepengetahuan pihak keamanan setempat dan tentunya bila menggunakannya pasti sepengetahuan aparat yang diberitahukan pada masyarakat sekitar dan penggunaanya diawasi. Tetapi ini pada kenyataan di lapangan tidak demikian. Akibatnya masyarakat menjadi resah dan ketakutan setiap kali terjadi peledakan.

Salah satu mulut terowongan PT GLI di Kluwih, terlihat bahwa ini menggunakan sistem tambang tertutup, bukan open pit mining seperti izin yang diajukan. Terdapat juga sistem lori dengan rel di dalam terowongan.

(rep. Walhi)

Sedangkan dari sisi penggunaan lahan, dengan adanya sistem terowongan ini, lahan yang dibebaskan hanya yang berada di mulut terowongan. Sedangkan tanah di atas terowongan tersebut (karena kontur berupa perbukitan), tidak ikut dibebaskan. Padahal di atas terowongan adalah lahan produktif hak milik masyarakat yang aktif ditanami. Ada sekitar 50 warga yang lahannya diterowong dan saat ini tidak berani mengolah tanahnya karena khawatir suatu ketika akan ambles, sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah pertambangan yang lain. Lahan masyarakat ini tidak dibebaskan dengan dalih yang menjadi milik masyarakat hanyalah yang ada di atas permukaan tanah, sedangkan di dalam tanah, adalah milik negara. Itu argumen yang selalu dikatakan oleh pihak perusahaan GLI.

Imbas Terhadap Lingkungan

Operasi pertambangan oleh PT GLI dan pengolahan konsentrat tambang oleh DFMI memiliki dampak langsung yang dirasakan dan dialami masyarakat. Dari hasil pantauan banyak media dan LSM, termasuk data dokumentasi dari Wahana Lingkungan Hidup – WALHI berupa video dan laporan tertulis, kasus-kasus tanaman pertanian yang mati, ikan yang sudah mulai hilang, gatal-gatal, hingga gagal panen sudah dialami masyarakat.

Video terkait dapat diunduh di :

http://www.easy-share.com/1912169795/walhi-tambang-pacitan.flv

Di sekitar perbukitan tempat GLI menambang, terdapat sungai yang sehari-hari airnya dipergunakan warga sekitar, entah untuk mandi, mencuci, air minum, hingga mengairi sawah dan perikanan. Berdasarkan pengamatan, setelah adanya aktivitas ini terjadi perubahan sifat fisika air sungai tersebut, dari berubah warna, rasa, hingga baunya. Perubahan ini sudah dilaporkan masyarakat kepada dinas terkait, dan sudah dilakukan dua kali uji laboratorium. Hasilnya, Dinas tersebut tidak bersedia mengungkapkan secara terbuka pada masyarakat. Namun dari sumber internal diperoleh bahwa sungai yang sudah berubah sifat fisik airnya tersebut memang tercemar limbah aktivitas pertambangan PT GLI.

Beberapa kali masyarakat sudah mengadukan kasus pencemaran ini, baik kepada pihak eksekutif maupun legislatif, namun tindakan langsung yang bisa menghentikan dan memberikan sanksi hukum yang tegas belum ada alias nihil. Bahkan, karena berlarutnya kasus ini, masyarakat sampai berinisiatif menutup jalan akses tambang dengan patok-patok kayu, dan ini berhasil dilaksanakan dan menutup tambang selama hampir empat bulan.

Namun, blokade yang dilakukan warga masyarakat Kluwih ini digagalkan dengan pembongkaran paksa oleh aparat Polres Pacitan bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Kasatreskrim, Sukimin. Alasan yang diberikan oleh kepolisian adalah menghalang-halangi aktivitas operasi pertambangan resmi. Jadi, dari dalih ini sudah bisa dilihat bahwa secemar apapun lingkungan, serusak apapun alam, jika menggunakan tameng perusahaan resmi dan berizin, apalagi punya pelindung kuat semisal Bupati, pasti dibela, bahkan oleh aparat bersenjata yang seharusnya mengayomi masyarakat, membela hak masyarakat untuk senantiasa mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Itulah yang terjadi di Pacitan, dengan rezim Sujono dan perangkat hukum bersenjatanya.

Tanpa Imbas Bagi Hasil Pertambangan untuk Daerah dan Masyarakat

Keberadaan GLI disorot, selain karena efek buruknya terhadap lingkungan hidup juga tidak adanya kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Nilai ekonomis bahan tambang di Kluwih dan Kasihan ini cukup tinggi. Ini terbukti dari kasus diperkarakannya salah satu ketua RT di Pagerjo (desa di bawah desa Kluwih), yang menambang sekitar 2 pickup bahan tambang ini dan dijual, dengan harga per kilogram mencapai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sebuah harga yang cukup fantastis mengingat bisa diperoleh hanya dengan mengeruk tanah langsung mendapatkan uang sebesar itu.

Warga masyarakat yang mengajukan izin pertambangan rakyat dan juga beberapa pengusaha tidak berhasil mendapatkan izin dari Bupati. Bahkan beberapa yang nekat melakukan pertambangan tradisional diperkarakan dan dipenjara.

Namun, meskipun memiliki nilai ekonomis sedemikian tinggi, dengan kapasitas penambangan yang cukup luar biasa untuk ukuran Pacitan, imbas perekonomian yang dirasakan sangatlah tidak memadai. Khususnya untuk pemkab, tidak ada perubahan APBD yang signifikan dengan adanya aktivitas pertambangan ini. Bahkan royalti bahan tambang tipe B ini tidak dibayarkan sama sekali. Padahal, bila merunut pada kasus bahan galian tambang tipe C berupa pasir di pinggiran sungai Grindulu, bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar RP. 100 juta lebih per tahunnya. Jika dibandingkan dengan bahan tambang Kluwih dan Kasihan, tentunya seharusnya dapat memberikan PAD yang jauh berlipat-lipat.

Kontribusi yang diberikan GLI kepada desa, adalah memberikan sumbangan sebesar RP. 5 juta setiap bulannya. Jauh dibandingkan dengan nilai material yang dikeruk sehari-harinya.

BALADA DRAGON FLY

Lain Kluwih, lain pula Pagotan Arjosari. Jika di Kluwih dan Kasihan didominasi aksi PT GLI, di Arjosari justru pabrik pengolah konsentrat DFMI yang membuat sekarat. Betapa tidak, pabrik ini didirikan di daerah aliran sungai Grindulu yang merupakan sungai utama dan terbesar di Pacitan (koordinat lokasi 111° 8’58.12″BT  8° 7’50.89″LS).

Gambar PT DFMI di daerah aliran sungai Grindulu (rep. Walhi)

Arti Penting Sungai Grindulu

Sungai ini sangat penting artinya bagi masyarakat Pacitan. Dengan hulu yang berasal dari perbatasan dengan Ponorogo di kecamatan Tegalombo, sungai ini mengalir di sepanjang jalan Ponorogo – Pacitan. Di kanan-kiri Grindulu banyak terdapat pemukiman masyarakat yang juga bersebelahan dengan lahan pertanian yang cukup menghijau dan menjadi sandaran hidup masyarakat petani.

Lokasi DFMI dan tangkapan air baku PDAM Pacitan,

DFMI di hulu (utara/atas), PDAM di hilir(bawah/selatan),

berjarak sekitar 8.4 km (menyusuri sungai)

Sebagaimana karakter sungai, jika musim penghujan airnya akan melimpah dan meluber ke sekelilingnya dan membawa material luapan lumpur yang mengandung banyak zat hara untuk lahan pertanian di sekitarnya. Selain zat yang sangat subur tersebut, di sekitar sungai juga banyak terdapat sumur-sumur yang airnya dipergunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari, mandi, mencuci, air minum, berwudhu, hingga memberi minum ternak.

Bahkan, parahnya, di bagian hilir, masih di sekitar desa Mentoro Pacitan, terdapat tangkapan air baku Perusahaan Daerah Air Minum – PDAM Pacitan yang disalurkan untuk seluruh pelanggan PDAM di kota Pacitan (koordinat  lokasi 111° 7’53.54″BT 8°11’25.32″LS ). Belum lagi aliran sungai ini yang bermuara di Teluk Pacitan yang notabene adalah Pantai Selatan yang sangat kaya dengan ikan lautnya.

Dampak Pabrik DMFI Terhadap Lingkungan

Keberadaan pabrik DMFI di aliran sungai Grindulu membawa dampak. Dari dampak fisik, aliran air sungai menjadi berbelok. Akibatnya sudah ada warga yang mengeluhkan tanahnya menjadi tergerus aliran air ketika musim penghujan karena aliran yang berbelok setelah terhalang bangunan pabrik. (Lihat laporan WALHI di halaman berikutnya).

Selain dampak fisik, dampak kimia adalah salah satu efek yang lebih mengerikan. Betapa tidak, dari laporan penggunaan bahan kimia oleh DFMI dan disebutkan dalam laporan WALHI, pabrik ini terbukti menggunakan beberapa macam bahan berbahaya yang mengganggu makhluk hidup.  Di sini digunakan natrium / Sodium Sulfida (Na2S), Zinc Sulfat / Seng Sulfat (Zn.SO4) dan Natrium / Sodium Sulfat (Na2SO4). Ketiganya merupakan bahan kimia berkatogori “bahaya” bila terpapar / terkena tubuh. Proses terpapar / terkenanya tubuh bisa melalui beberapa macam cara : kontak langsung dengan tubuh / kulit, terhirup uapnya melalui hidung / mulut / pernafasan, terkena mata, hingga yang cukup fatal masuk ke dalam pencernaan (terminum) atau melewati makanan.

Tubuh makhluk hidup, dalam batas tertentu masih bisa mentolerir keberadaan zat-zat kimia berbahaya tersebut. Namun bila sudah melewati ambang batas, akan menimbulkan dampak, dimulai dari yang ringan hingga yang berat dan fatal seperti kematian. Lihat tulisan berikutnya, tentang pencemaran PDAM dan dampak bahan-bahan berbahaya tadi.

Dengan aktivitas pengolahan bahan tambang yang bahkan tanpa menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), bahan-bahan kimia berbahaya tadi tentunya akan sangat mudah menyebar ke lingkungan di sekitarnya, terlebih bila langsung dialirkan ke aliran sungai. Dampak yang paling terasa adalah di lingkungan terdekat dengan pabrik, terutama aliran air di bawahnya. Sudah dilaporkan adanya kasus sumur yang berubah sifat airnya sehingga tidak layak minum dan tidak layak pakai, akibat adanya pengolahan konsentrat tambang ini.

Pengolahan air baku PDAM Pacitan, lokasi di Mentoro, Pacitan

mengambil air sungai Grindulu, berjarak 150 m.

Mungkin suatu saat nanti, ikan-ikan yang ada di teluk Pacitan dan sekitarnya menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi bahkan menimbulkan penyakit jika dimakan, sehingga terjadi kasus semisal tragedi Minamata di Jepang dan kasus Teluk Buyat di Sulawesi Utara.

Penyebaran limbah pabrik konsentrat ini, hanyalah bom waktu yang akan semakin menjalar dan menyebar mengikuti aliran sungai Grindulu dengan dampak yang terduga maupun tidak terduga.

Langkah Pencegahan

Lalu, langkah apakah yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan hasil tambang di Pacitan ini ? Padahal dengan adanya industri pertambangan ini sedikit banyak sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Pacitan.

Saran kami, yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat Pacitan kini dan nanti, adalah menutup dan membubarkan segala macam aktivitas pertambangan yang ada.

Mengapa sedemikian ekstrim ? Bukankan masih mungkin dilakukan aktivitas pertambangan dan pengolahan bahan tambang yang lebih bersih dan menggunakan beberapa macam fasilitas pengolah limbah ?

Memang, fasilitas pengolah limbah bisa mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, ke depannya cepat atau lambat, lingkungan pasti menjadi rusak. Terlebih mengingat sulitnya air di Pacitan manakala musim kemarau tiba.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa bahan-bahan kimia berbahaya tersebut tidak ditolerir keberadaannya oleh makhluk dalam tubuh dan lingkungan alami. Keberadaan bahan-bahan kimia tersebut haruslah pada lingkungan yang benar-benar terkontrol dan terkendali dengan prosedur penanganan yang sangat ketat. Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, apalagi ditambah pengetahuan akan material handling / penanganan material kimia berbahaya, sebagaimana seharusnya yang disebutkan dalam Material Safety Data Record tidak dilaksanakan oleh perusahaan.

Kalaulah kita mau berkaca pada negara asal DFMI berada, yakni China, di sana saat ini sudah banyak kasus pencemaran lingkungan karena industri (termasuk industri pertambangan dan pengolahannya) yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Apakah kita mau, Pacitan dijadikan demikian ?

Jika kita mau, tentunya dampak jangka panjangnya yang merasakan adalah keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, Paklik, Bulik, Pakdhe, Budhe, Adik, Kakak, Mas, Mbakyu semuanya yang selama ini sudah menyayangi kita sedemikian hebatnya. Bukan Pengusaha Dragon Fly & GLI, bukan pula Bupati Sujono dan kroninya yang di akhir usianya belum tentu berada di Pacitan.

Pemulihan Lingkungan dan Perekonomian

Terkait dengan terlanjur rusaknya lingkungan Pacitan dan kemungkinan hilangnya PAD dari sektor pertambangan dan industrinya, masih ada kemungkinan pemulihan yang lebih cerdas, lebih smart dan berafiliasi dengan alam. Caranya adalah dengan melakukan penghijauan kembali lahan-lahan bekas galian tambang dan bekas pabrik tersebut dengan tanaman-tanaman kayu berusia pendek yang bisa dipanen dan bernilai ekonomis tinggi, seperti kayu Jabon yang sekarang sedang marak, kayu Sengon Laut, hingga Mahoni. Memang ini tidak mudah, mengingat tingkat pencemaran yang sudah cukup parah. Namun tidak ada salahnya untuk senantiasa diupayakan pemulihannya.

Hasil pemulihan ekosistem yang ada dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan memberikan dampak terhadap PAD kabupaten Pacitan, semisal dengan ketentuan retribusi hasil perkayuan yang besarannya ditentukan sesuai perda, terukur dan transparan (tidak ada permainan penerbitan surat) dan masuk ke kas APBD. Tentunya pemanenan tanaman kayu tersebut harus diatur dan ditata supaya lingkungan tetap lestari, untuk masa depan Pacitan yang lebih hijau. [JogoBumi]

Share
Posted in: Pacitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*




You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>